Sumber – Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dinilai lamban dalam menangani masalah penonaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk masyarakat Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari alokasi APBN, hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Cirebon Ahmad Fawaz, STP.
“Saya sangat menyayangkan lambannya pemda dalam menangani masalah penonaktifan KIS PBI APBN, Sampe saat ini bupati belum melakukan koordinasi terkait penanganan masalah ini.” ujarnya.
selanjutnya menurut Ahmad Fawaz yg juga merupakan ketua Fraksi PKS ini bahwa jumlah KIS yg dinonaktifkan sampai dengan saat ini sebanyak 160 ribu, jumlah itu hampir setengah dari jumlah KIS PBI yang dicover APBD Kabupaten Cirebon yang berjumlah 330 rb-an.
“masalah kesehatan ini sangat urgen, tapi kenapa Pemda terkesan sangat lamban dalam menangani hajat masyarakat miskin ini. terlebih jika ditambah dengan masih banyaknya masyarakat miskin di kabupaten Cirebon yg belum tercover oleh program KIS ini.” katanya.
Dalam rapat kerja antara komisi 4 dengan dinas kesehatan dan dinas sosial kabupaten cirebon, wakil ketua komisi 4 ini menyatakan bahwa bupati harus segera mencari solusi ketiadaan SKTM dan Jamkesda. Karena jika tidak segera dicarikan solusinya bisa berdampak kepada penurunan kesehatan masyarakat kabupaten cirebon.
dia prihatin dan berharap Bupati Cirebon selaku kepala pemerintahan Kabupaten Cirebon slalu mengingat amanah kanjeng sunan gunung jati agar merawat tajug dan Faqir miskin. ujar fawaz mengingatkan.
