PKS : Eksekutif Jatuhkan Pamornya Sendiri

Pedagang : Sudah Seharusnya Dewan Tolak Kebijakan Yang Merugikan Rakyat

SUMBER, Rencana renovasi Pasar Pasalaran semakin terkatung-katung. Setelah pedagang tidak mau menempati pasar darurat, muncul polemik partai tertentu telah memainkan isu ini untuk menjatuhkan pamor eksekutif.

Terkait pemberitaan tersebut, Arif Rahman, ST. menyatakan bahwa sikap fraksinya yang selama ini mengkritisi rencana renovasi pasar Pasalaran semata-mata untuk merespon aspirasi para pedagang.

Kalau dengan sikap tersebut kemudian pamor eksekutif menjadi turun, itu konsekuensi dari sikap pemerintah yang tidak lagi mau mendengar suara rakyat. “Pemerintah adalah pelayan rakyat, ketika pelayan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh yang memberikan amanah, otomatis pamornya akan jatuh”, ungkap Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon ini.

Arif menegaskan bahwa sejak awal fraksinya sudah mengingatkan eksekutif tentang tidak tepatnya pengembangan pasar Pasalaran di lokasi sekarang. Adanya potensi penolakan pedagang dalam rencana renovasi pasar pasalaran juga sudah disampaikan. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan selalu menyatakan bahwa pedagang yang menolak renovasi hanya segelintir orang.

“Sekarang terbukti yang terjadi justru sebaliknya, pedagang yang setuju renovasi dan mau menempati pasar darurat jumlahnya sangat sedikit”, ungkapnya.

Di tempat terpisah, Ketua DPD PKS Kabupaten Cirebon, Nasirudin menyatakan bahwa berbuat onar bukan tradisi PKS. Tradisi perjuangan PKS adalah amar makruf nahi munkar, menyampaikan pendapat terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat agar didapat nilai kebaikan yang optimal. “Dalam konteks kasus Pasar Pasalaran, anggota DPRD dari PKS sudah mengingatkan pemerintah daerah, bahwa merencanakan renovasi tanpa persetujuan pedagang akan menuai masalah”, ungkapnya.

Sementara itu, perwakilan pedagang pasar Pasalaran menyampaikan apresiasi terhadap anggota DPRD yang mau mendengarkan dan memperjuangkan keluhan Sementara itu, perwakilan pedagang pasar Pasalaran menyampaikan apresiasi terhadap anggota DPRD yang mau mendengarkan dan memperjuangkan keluhan para pedagang. “Wakil rakyat tidak seharusnya menjadi penyetempel kebijakan eksekutif yang jelas-jelas tidak dikehendaki oleh rakyat”. ungkap H. Takbir diamini pedagang lainnya.