PKS: Sejak Awal Kami Tolak RUU KPK Dibawa ke Baleg

Jakarta: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklaim sejak awal belum pernah merestui pembahasan revisi Undang-Undang  Komisi Pemberatasan Korupsi (RUU KPK) dilanjutkan ke Badan Legislasi (Baleg). Hal itu dibuktikan dengan pendapat mini fraksi yang disampai Fraksi PKS dalam rapat pleno Komisi III atas usulan revisi RUU KPK, awal Juli lalu.

“Saya keberatan jika semua kalangan DPR digeneralisasi menerima revisi RUU KPK dan menyetujui pembahasannya dilanjutkan ke Baleg,” jelas

Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim kepada metrotvnews.com, Selasa (2/10).

Penjelasan Abdul Hakim ini untuk membantah pemberitaan bahwa semua fraksi di DPR menyetujui revisi UU KPK. Jika belakangan ada yang berbalik tidak setuju, sikap itu dinilai hanya untuk mencari muka. Hakim membantah itu.

Menurut Hakim, pendapat mini Fraksi PKS mengenai RUU KPK yang dibacakan dalam rapat pleno Komisi III justru membuktikan konsistensi fraksinya dalam mendorong pemberantasan korupsi. Fraksi PKS meminta usulan revisi RUU KPK dikaji ulang karena terdapat resistensi dari sejumlah kalangan.

Dalam pendapat mini Fraksi PKS, kata Hakim, fraksinya juga meminta para legislator di DPR untuk memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat atas usulan revisi RUU ini. Karena itu, Fraksi PKS berpandangan masih perlu untuk melakukan pendalaman atas materi RUU tersebut.

Di sisi lain, Fraksi PKS masih merasa perlu untuk meminta masukan dari beberapa pakar serta pemangku kepentingan terkait agar dapat merumuskan kebijakan legislasi ini dengan baik dan benar.

“Silahkan saja dicek di Sekjen isi pendapat mini Fraksi PKS. Kami sangat keberatan jika semua digeneralisasi ingin melemahkan KPK. Itu akan kami buktikan dalam sikap-sikap PKS ke depan,” kata Hakim. (Andhini)