Jakarta, PKS Cirebon News – Wakil Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Sukamta mendesak Menko Polhukam yang baru memberikan perhatian yang lebih kuat untuk meningkatkan sektor pertahanan laut Indonesia. Perlu dibuat roadmap pertahanan di sektor laut baik dari sisi kebutuhan SDM, alutsista dan sarana prasarana pendukung.
“Pemerintah juga perlu memperkuat industri pertahanan. Kemampuan PT. PAL dalam membuat kapal perang cukup membanggakan. Apabila kapasitasnya dapat ditingkatkan, kebutuhan alutsista pertahanan laut sebagian besar dapat dipenuhi produksi dalam negeri,” ucap Sukamta, di Jakarta, Selasa (2/8).
Ia memandang banyaknya persoalan yang dihadapi Indonesia terkait dengan keamanan wilayah laut seperti illegal fishing, perompakan, penyelundupan dan akhir-akhir ini penyanderaan WNI oleh kelompok Abu Sayaf menunjukkan masih lemahnya sistem pertahanan kelautan Indonesia.
“Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki wilayah laut yang sangat luas mencapai lebih dari 3,5 juta kilometer persegi. Dengan kondisi tersebut, maka pintu masuk ke Indonesia sangat banyak dan hal ini menjadi potensi kerawanan bagi kedaulatan Indonesia,” kata Sukamta.
Persoalannya, kata dia, berdasar data TNI AL hingga akhir 2015 Indonesia hanya memiliki 145 KRI, itu pun 50% baru dalam proses peremajaan.
“Jelas kondisi ini tidak ideal untuk menegakkan keamanan di laut Indonesia. Sementara upaya menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) selalu terkendala anggaran yang terbatas,” ujar Sukamta.
Menurut Sukamta pemerintah dalam hal ini, perlu membuat upaya terobosan. Wibawa Indonesia di wilayah lautan harus diperkuat dengan meningkatkan intensitas patroli KRI di wilayah perbatasan dan wilayah rawan. “Selain itu juga perlu adanya pendekatan jangka panjang dengan memperkuat kerjasama pertahanan dengan negara tetangga dan juga second track diplomacy melalui hubungan kementerian luar negeri dengan negara tetangga,” ucap Sukamta.
Sumber: www.PKS.id
