CIREBON – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Cirebon, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi untuk mempertimbangkan nasihat ulama sebelum mengambil kebijakan tentang vasektomi.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Cirebon, Nurkholis mengatakan, alangkah lebih baiknya jika Dedi Mulyadi mempertimbangkan nasihat ulama, terlebih soal fatwa MUI terkait haramnya vesektomi.
“Saya kira, alangkah baiknya KDM mempertimbangkan nasihat para ulama, dalam hal ini MUI sebelum mengambil kebijakan terkait vasektomi,” disampaikan Nurkholis kepada Cireborn.id pada Selasa, 6 Mei 2025.
Meski begitu, tak lupa politisi asal Cirebon Timur tersebut, juga memberikan apresiasi terhadap KDM yang telah berniat baik untuk mengurangi angka kemiskinan melalui vesektomi.
“Meski begitu, saya juga membersikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas langkah baik KDM yang ingin mengurangi angka kemiskinan di Jawa Barat,” kata Nurkholis.
Tak lupa, Nurkholis juga memberikan apresasi kepada tokoh-tokoh agama yang telah memberikan saran dan masukan terkait kebijakan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, dalam hal ini Dedi Mulyadi.
“Kepada para tokoh agama juga, saya lihat Buya Yahya Cirebon sudah angkat suara. Saya ucapkan terimakasih kepada tokoh agama yang sudah memberikan saran dan masukan kepada Pemerintahan Jawa Barat,” ungkapnya.
Diberikatakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) kekeh ingin mewajibkan Vasektomi kepada warga miskin penerima Bansos di Jawa Barat.
Bukan tanpa alasan, KDM mengambil langkah tersebut agar angka kemiskinan di provinsi yang kini tengah ia pimpin tidak mengalami kelonjakan.
Meski begitu, kebijakan tersebut ternyata berbenturan dengan Fatwa MUI yang dikeluarkan pada 1 Juli 2012 silam mengenai Vasektomi.***
