Cirebon – Nilai-nilai luhur Pancasila baru bermakna jika diimplementasikan dalam kehidupan riil, termasuk dalam entitas bisnis. “Berbisnis dengan nilai Pancasila berarti berbisnis dengan jujur, menguntungkan, memberi manfaat bagi banyak orang dan menyejahterakan masyarakat. Pada akhirnya dapat mengokohkan ketahanan ekonomi Indonesia,” ujar Netty Prasetiyani, anggota FPKS DPR RI dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Aula kantor DPD PKS Kabupaten Cirebon, Senin (10/02).
Kegiatan ini dihadiri oleh 200 peserta yang tergabung dalam wadah GenPro, sebuah komunitas pengusaha muda di Kabupaten Cirebon.
Menurut Netty, peran pengusaha dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sangat penting. Oleh karena itu, lanjut Netty, kita membutuhkan para pengusaha yang cerdas membaca zaman, kreatif melakukan terobosan, dan berintegritas.
“Kita juga inginkan para pengusaha yang peduli pada para pekerjanya. Bukankah Rasulullah memerintahkan untuk membayar upah pekerja sebelum kering keringatnya?” tanya Netty retoris.
“Itulah sebabnya mengapa saya menganggap penting menyosialisasikan nilai-nilai empat pilar yang selaras dengan nilai-nilai Islam di kalangan pengusaha di Kabupaten Cirebon dengan 1,2 juta penduduk usia produktif,” katanya.
Perkembangan RUU Omnibus Law
Ditanya soal perkembangan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang ramai dibincangkan. Netty berharap agar pemerintah dan DPR RI menjadikan kepedulian dan keadilan pada pekerja menjadi ruh yang harus mendasari RUU tersebut.
“Jangan hanya memanjakan pengusaha konglomerasi dengan alasan menggenjot investasi. Harus ada upaya memberi kemudahan pada pelaku UMKM atau start up lainnya. Berikan pendampingan, berikan bantuan modal, berikan peningkatan skill agar mereka bisa scale up kehidupannya,” katanya.
Pemerintah, lanjut Netty, melalui RUU Omnibus Law ini, harus berorientasi pembentukan, penguatan dan pengokohan UMKM.
” Syarat negara maju kan jumlah pengusahanya setidaknya 14 persen dari total populasi. Indonesia masih di angka 3 sekian persen. Kita masih kalah dari Singapura dan Malaysia. Saya berharap Cirebon menjadi salah satu kontributor wirausahawan Indonesia. Cirebon masih memiliki 31.000 UMKM,” tambah Netty.
Dengan banyaknya wirausahawan dan UMKM baru diharapkan dapat mengubah kondisi masyarakat Cirebon dan terangkat derajat kesejahteraannya.
” Tercatat pengangguran Cirebon tahun 2018 sebesar 105.184 jiwa dari total penduduk 2,18 juta jiwa. Penduduk miskin 232.370 jiwa. Bayangkan 1 UMKM baru bisa mempekerjakan 2-3 orang saja dari pengangguran atau masyarakat miskin, berapa jumlah penduduk dan keluarga yang terdampak”, ungkap Netty.
Legislator DPR dari dapil Jawa Barat VIII ini mengajak masyarakat di Cirebon dan sekitarnya, untuk bangkit dan menjadi wirausahawan.
“Berbisnis itu sunnah rasul. Ada banyak jalan kebaikan di dalamnya. Maka jadilah pengusaha yang jujur, adil dan amanah,” tutup Netty.
