Cirebon (12/11) – Kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berperan penting sebagai ujung tombak dalam menjaga kesejahteraan keluarga, khususnya ibu dan anak, di berbagai daerah. Dalam agenda reses pertama anggota DPRD Jawa Barat, H. Junaedi, ST., peran besar kader PKK mendapat sorotan khusus.
Dewi, salah satu kader, menyampaikan keprihatinannya atas ketimpangan antara kontribusi PKK yang besar dengan kesejahteraan yang mereka terima. “Jika kita melihat ke bawah, kesejahteraan kader PKK sangat kecil. Ada yang hanya mendapatkan Rp500.000 per bulan, padahal tugas mereka memastikan keluarga-keluarga di daerah mereka tetap sejahtera,” ungkap Dewi dengan penuh keprihatinan.
Persoalan ini ternyata bukan luput dari perhatian. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menempatkan isu kesejahteraan kader PKK sebagai salah satu bahasan utama dalam Debat Pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur. “Ini menjadi bukti betapa strategisnya peran PKK dalam masyarakat kita,” jawab Junaedi, menanggapi.
Tak hanya sebatas retorika, Junaedi menegaskan komitmennya untuk terus mendorong peningkatan kesejahteraan kader PKK. “Kami sangat mendukung peningkatan kesejahteraan bagi ibu-ibu PKK, karena mereka adalah pihak yang paling dekat dengan keluarga di setiap rumah. Melalui mereka, ketahanan keluarga di Jawa Barat bisa lebih terjamin,” tuturnya penuh semangat.
Kegiatan reses yang diadakan di Balai Desa Sindangjawa, Kecamatan Dukupuntang ini juga menjadi wadah dialog yang produktif. Berbagai elemen masyarakat hadir untuk menyampaikan aspirasi mereka, memperlihatkan betapa besarnya dukungan publik terhadap langkah-langkah pemberdayaan PKK demi membangun masa depan keluarga yang lebih sejahtera dan kokoh.
